Pembagian Kelas

berikut adalah pembagian kelas VIII dan Kelas IX SMP Negeri 2 Parepare tahun pelajaran 2014/2015

Kelas VIII-2014

Kelas IX-2014

LINK – DIKNAS

SMP NEGERI 2 PAREPARE

KELUARGA BESAR SMP NEGERI 2 PAREPARE MENGUCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA DAN MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1415 H

MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN, SEMOGA SEGALA AKTIVITAS KESEHARIAN KITA DIRIDHAI OLEH ALLAH SWT, AMIIIN....

Peraturan Menteri : penugasan guru PNS di Sekolah Swasta

Pemerintah Terbitkan Peraturan Menteri Bersama tentang Penugasan Guru PNS di Sekolah Swasta

 

Jakarta, Kemdikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menandatangani Peraturan Menteri Bersama tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Swasta.

Merujuk pada Peraturan Menteri Bersama ini, para guru PNS dapat bertugas di sekolah swasta, dengan demikian pemerintah dapat membantu tenaga pendidik yang ada di sekolah swasta yang masih kekurangan tenaga pendidik. Sejak ditandatanganinya peraturan bersama ini, kata Mendikbud, maka pelaksanaan pengimplementasiannya dapat segera dilaksanakan merujuk pada petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaannya. Petunjuk teknis akan menjelaskan cara sekolah meminta bantuan guru PNS, sekolah swasta seperti apa yang diperkenankan atau yang akan dibantu disediakan guru PNS.

Mendikbud menuturkan, adanya Peraturan Menteri Bersama ini sebagai respon pemerintah terhadap dinamika yang ada di daerah. Dinamika tersebut misalnya ada guru yang mulanya melamar kerja di sekolah swasta, begitu ada pengumuman penerimaan CPNS, guru tersebut mendaftarkan diri. Setelah tes CPNS, ternyata guru tersebut diterima menjadi CPNS. Diterimanya menjadi CPNS ini bisa menjadi persoalan karena sudah lama mengajar di sekolah tersebut, tetapi harus meninggalkan sekolah itu.

“Melalui Peraturan Menteri Bersama ini maka guru tersebut dapat melanjutkan di sekolahnya. Ini juga merupakan hadiah lebaran untuk sekolah-sekolah swasta, dan juga sebagai hadiah bagi guru PNS yang dapat mengabdikan diri mengajar tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga dapat mengabdi di sekolah swasta,” ujar Mendikbud saat penandatangan Peraturan Menteri Bersama, di kantor Kemdikbud, Jumat sore (25/07/2014).

Mendikbud juga mengatakan, kekurangan guru tidak hanya dihitung dari jumlah guru negeri, tetapi juga guru swasta. Pemerintah dapat memberikan bantuan guru kepada sekolah negeri dan swasta, untuk menghindari penumpukan guru-guru di sekolah negeri, padahal di sekolah swasta ada yang kekurangan guru. (Seno Hartono)

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/2910

Data yang Diunggah ke Dapodik Harus Lengkap, Wajar, dan Benar

Jakarta (Dikdas): Tidak tercantumnya nama guru dalam Data Pokok Pendidikan, salah satunya, disebabkan pengisian instrumen data oleh operator sekolah tidak lengkap. Hal demikian diutarakan Supriyatno, S.Pd., M.A, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menanggapi keluhan sejumlah guru yang namanya belum tercantum dalam Dapodik sehingga khawatir tidak dapat tunjangan.
Seharusnya data yang dimasukkan dalam aplikasi Dapodik lengkap. Jangan sampai ada variabel yang kosong dan terlewat diisi. Jika ada satu saja variabel tak diisi, maka data secara keseluruhan tidak bisa diolah. “Misalnya saya mengajar, tapi rombongan belajarnya (rombel) tidak diisi, bagaimana bukti mengajarnya?” ucapnya. Data Pokok Pendidikan merupakan program pendataan yang digalang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaring tiga entitas data pokok pendidikan di seluruh Indonesia secara individual dan relasional. Tiga entitas data tersebut yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan satuan pendidikan. Penjaringan dilakukan secara daring (dalam jaringan—online). Instrumen pendataan pun dapat diunduh dari laman Dapodik. Secara teknis, kepala sekolah mengumpulkan instrumen pendataan terkait siswa, guru, dan sekolah. Data tersebut kemudian diserahkan kepada operator yang bertugas mengunggah data ke sistem Dapodik. “Sistemnya bukan individu guru yang mengisi, tapi operator sekolah. Karena yang punya akses, kan, operator,” jelas Supriyatno. Dari mekanisme itu, Supriyatno menilai, tidak lengkapnya data yang diunggah ke sistem Dapodik merupakan tanggung jawab kepala sekolah. “Mereka tidak aware terhadap pentingnya data harus lengkap, wajar, dan benar,” tegasnya. Ia mencontohkan pendataan Dapodik di Kebumen dan Indramayu. Tak ada komplain dari kedua kabupaten tersebut lantaran operator menjalankan tugasnya dengan benar. Maka ia berharap kepala sekolah memberi perhatian lebih kepada operator karena tugas mereka lumayan berat. “Sekolah-sekolah yang perhatian terhadap operatornya, operatornya bekerja dengan tenang. Semua variabel datanya dilengkapi. Mereka mulus saja,” ungkapnya. Namun Supriyatno menggarisbawahi, aplikasi Dapodik tidak menentukan seorang guru mendapat tunjangan atau tidak, melainkan sekadar menyajikan data secara individual dan terelasi dengan sekolah dan rombongan belajar yang diemban/diampu. Dapodik sekadar bahan mentah yang digunakan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar untuk menyalurkan tunjangan sesuai kriteria dan aturan yang telah ditentukan. Hingga 11 April 2013 pukul 17.00 WIB, pendataan Dapodik telah berjalan 96,5 persen. Dari total 184.498 SD dan SMP di seluruh Indonesia, 178.049 sekolah telah memasukkan datanya dan sekolah yang belum terjaring berjumlah 6.449. Dua provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan D.I. Yogyakarta telah 100 persen tuntas menjaring Dapodik. Untuk mengejar ketuntasan pendataan dan meningkatkan kualitas Dapodik, Supriyatno mengerahkan 15 operator pendataan. “Kita banyak fasilitas layanan kepada sekolah agar mereka bisa memperbaiki data secara baik dan cepat,” tegasnya. Fasilitas tersebut di antaranya broadcast, telepon, jejaring sosial Facebook, surat elektronik (email), dan surat pos. Mereka pun siap melayani operator sekolah yang datang ke sekretariat Dapodik. Direktur Pembinaan PTK Dikdas Sumarna Surapranata, Ph.D mengatakan, data guru yang mendapatkan tunjangan diambil dari Dapodik. Selain itu, karena pendataan Dapodik belum mencapai 100 persen, maka pendataan dilakukan secara manual. “Yang kita gunakan secara total dengan Dapodik plus manual,” ucapnya. Pengecekan secara manual dengan menghubungi operator sekolah melalui surat elektronik, pesan layanan singkat, atau surat pos. Pengecekan juga bisa melalui kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. .* (Billy Antoro) (Dirjen Dikdas)
sumber : http://223.27.144.195:8000/index.php?ref=3

Mengecek Data PTK dan Mekanisme Pembayaran Tunjangan Sertifikasi

berikut adalah alamat link yang dapat dikunjungi oleh PTK untuk dapat mengecek datanya di pusat data KEMENDIKNAS

CEK SK/TUNJANGAN SERTIFIKASI 2014

http://223.27.144.195:8000/

PADAMU NEGERI

http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu/

CEK DATA SERTIFIKASI

(Miror 1) :  http://223.27.144.195:8081/info.php

(Miror 2) :  http://223.27.144.195:8082/info.php

(Miror 3) :  http://223.27.144.195:8083/info.php

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN SERTIFIKASI

Visitor



Sejak 21 Februari 2013

Papan Informasi

MOS (Masa Orientasi Siswa ) dilaksankan tanggal 4 - 6 Agustus 2014 :

Info Guru

TELAH BERPULANG KE RAHMATULLAH BAPAK HASANUDDIN L, S,Pd. (WAKASEK HUMAS, GURU MATEMATIKA SMP NEGERI 2 PAREPARE) PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2014 DI USIA 58 TAHUN SEMOGA AMAL IBADAHYA SELAMA INI DITERIMA DISISI ALLAH SWT,.. AMIN ..........

smpn2parepare 25022014

Prestasi

Selamat pada Anggota Pramuka SMP Negeri 2 Parepare atas prestasi yang dicapai pada kegiatan pramuka : pada tanggal 6-9 Februari 2014

pada kegiatan tersebut siswa SMP negeri 2 Parepare berhasil meraih 14 piala

1. Juara Umum I Putra

2. Juara Umum III putri

Berita Terkini

Program pengayaan untuk kelas IX diadakan 3 kali dalam seminggu yaitu hari selas, Kamis dan Sabtu Pukul 16.00 - 17.30

Kelas IX-9 dan Kelas VIII-9 sekarang menmpati gedung baru